JAWABAN TUGAS EKONOMI MAN POWERSHIP XI.1

Kamis, 05 November 2009

JAWABAN TUGAS EKONOMI MAN POWERSHIP XI.1

- Adanya kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Adanya pemikiran untuk menaungi pengangguran.
Pengaruh dari lingkungan sekitar yang mayoritas penduduknya bekerja dan kurangnya sumber daya manusia dalam lapangan kerja.
Adanya pemikiran untuk meningkatkan pendapatan nasional Negara.

Follow Upnya:
- Membuat lapangan pekerjaan sendiri untuk menambah pendapatan.
- Meningkatkan kualitas kerja yang baik.
- Adanya keterbatasan kemampuan/tidak mempunyai skill yang tinggi dalam menjalani pekerjaan.
Adanya gaji yang kurang besar (sedikit) sehingga membuat orang bekerja menjadi pemalas.
Adanya krisis moneter yang membuat para pekerja di PHK.
Solusinya :
Membuat lapangan pekerjaan sendiri sebagai cadangan bila terdapat PHK.
Meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan dengan cara belajar pada pekerjaan atau orang yang ahli dalam bidang pekerjaan tersebut.

- Menambah pendapatan nasional.
Pengangguran berkurang.
Perekonomian semakin bagus dan lancer.
Folow Upnya :
Semakin meningkatkan angka sumber daya manusia sebahai tenaga kerja.
Semakin banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang masih menjadi penganggura.
Meningkatkan mutu perusahaan agar perekonomian semakin maju.

- Sumber daya alam semakin berkurang karena banyak yang digunakan.
Timbul persaingan dagang yang tidak sehat.
Banyak persaingan dalam hasil produksi.
Solusinya :
Menggunakan sumber daya alam tidak berlebihan.
Bersaing secara sehat.

- Banyak orang membuat lapangan pekerjaan sendiri.
Daya piker orang semakin kreatif.
Mendorong adanya ingin bekerja.

Follow Upnya :
Mengurangi pengangguran.
Menambah pendapatan.
Meningkatkan kualitas kerja.

- Tidak memiliki panghasilan yang tetap, karena pekerjaan yang tidak tetap.
Pengangguran bertambah.
Tidak adanya dorongan untuk bekerja.

Solusinya :
Membuat lapangan pekerjaan.
Mendirikan BLK.
Mengadakan pelatihan kerja agar kualitas

Minggu, 01 November 2009

Jawaban ekonomi XI.3 no.2

POKOK–POKOK PEMBAHASAN
Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi unsur emphtic dari soeharto dan megawati.
Kepemimpinan Pengusaha Nasional.
Kepemimpinan (leadership) adalah aktualisasi dari kemampuan seseorang (pemimpin) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau proses mempengaruhi, mengajak, dan menggerakkan anggota organisasi agar mau melakukan kegiatan-kegiatan dengan ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin adalah seorang yang menjalankan manajemen. Pimpinan atau manajer hanya ada dalam konteks organisasi, sedangkan fenomena kepemimpinan bersifat lebih luas, dapat dalam konteks organisasi maupun non organisasi, selain menjadi pimpinan (manajer, pejabat), seseorang diharapkan juga mampu menjadi pemimpin serta mampu menjalankan manajemen dan kepemimpinan secara efektif. Adapun seorang pemimpin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila mempunyai kemampuan dan kelebihan sebagai seorang pemimpin, baik dilihat dari segi profesionalisme maupun dari segi moral dan etika yang melekat pada dirinya yang ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga sejak dini maupun yang dibentuk melalui jalan pendidikan formal. Sebagai seorang pemimpin, pada hakekatnya merupakan figur yang diharapkan pada masa kepemimpinanannya mampu memimpin anggotanya sesuai dengan harapan. Begitu pula bagi seorang pemimpin perusahaan, harus mampu membawa anggotanya kearah tujuan dari perusahaannya, sehingga kelangsungan usaha dapat berjalan dengan lancar.
Selengkapnya
Deskripsi “Nasionalis” pada kepemimpinan nasional, artinya bahwa setiap leader yang terlibat harus memiliki jiwa maupun aspirasi kebangsaan dengan karakter dan kultur yang memadai, di samping memiliki dedikasi atau pengabdian yang sesungguhnya untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan, demi kemajuan, keadilan dan integritas bangsa. Kepemimpinan atau leadership nasional tentunya meliputi seluruh aspeknya sebagai yang pernah ditandaskan Peter Drucker, yakni Sektor publik atau pemerintahan , Sektor swasta atau dunia usaha, dan, Sektor sosial atau komunitas kemasyarakatan.
Kepemimpinan nasional, yang bergerak di sektor lain, yakni sektor swasta dan sektor komunitas masyarakat. Sektor swasta, yang bergerak di sektor bisnis, pengadaan barang dan jasa, pendistribusian maupun konsumsi, yang belum tersentuh sektor publik atau bahkan yang membantu sektor publik, adalah dijalankan oleh elite profesional yang kompeten, selain memiliki keterampilan teknis juga kekuatan permodalan. Biasanya sektor ini justru dipilih secara demokratis. Sektor komunitas atau kemasyarakatan, yang berbeda dari sektor swasta yang biasanya “profit making dan privat property”, sektor ini bergerak di bidang umumnya non-profit, yang biasa dipilih secara terbatas oleh para pengikut-pengikutnya sendiri. sektor ketiga ini meliputi leadership organisasi masa, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, kemahasiswaan, pesantren, organisasi profesi dan masih banyak lagi.
Pengusaha adalah salah satu kelompok dalam masyarakat yang bergerak dalam bidang perekonomian, merupakan pilar dalam kelangsungan pembangunan nasional. Pengusaha dapat menentukan roda perekonomian bangsa Indonesia. Dengan demikian, keberadaan pengusaha sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya sebuah usaha tergantung dari manajer yang memimpin usahanya.
Dalam bidang usaha, menciptakan seorang pemimpin dilakukan pengkaderan yang sangat lama. Mereka menyiapkan pemimpin putra mahkota, yang diambil dari keluarga sendiri. Mereka berpikir bagaimana menghadapi, meraih dan melanggengkan usaha mereka, sehingga dalam penyiapan pemimpin ke depan, harus betul-betul terjadi suksesi yang benar, bukan hanya dari segi siapa orangnya, akan tetapi kapan waktunya yang tepat untuk diadakan pergantian kepemimpinan. Karena kapan salah memilih orang dalam melanjutkan usahanya, maka berpengaruh langsung pada kelangsungan bidang usaha yang telah dirintis. Dengan demikian, penunjukan seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan tidak waktu yang pasti, tergantung dari kemauan dari unsur pimpinan yang sedang menjalankan kepemimpinan.
Mutlak diperlukan adanya pemimpin yang berjiwa nasionalis atau kebangsaan. Pertama, mereka harus memiliki komitmen memelihara keberlangsungannya aspirasi kebangsaan, membangun budaya kebangsaan yang berkualitas tinggi. Kedua, mereka sudah selayaknya wajib berdedikasi atau mengabdi kepada “kepentingan nasional”, lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok maupun internasional yang merugikan. Ketiga, lebih memetingkan terwujudnya idealisme kebangsaan, yang telah menjadi kesepakatan nasional sebagaimana yang tercantum dalam dasar negara, demi terbangunnya integritas nasional dan kesejahteraan bangsa. Benefit yang harus dibuktikan oleh adanya kepemimpinan nasional dari pusat sampai ke daerah sepanjang masa, berupa kesejahteraan material, spiritual dan sosial secara adil dan merata dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, tentunya juga meliputi seluruh sektor, publik, swasta mapun komunitas. pekerja semakin bagus.
ugas-2
Kompetensi Dasar : Ketenagakerjaan dan Pembangunan Ekonomi
Kelas : XI Ilmu Sosial


Petunjuk Kerja :

* Postingkan di Blog Anda masing-masing.
* Labels berbunyi Tugas Ekonomi XI
* Artikel dipenggal menjadi 2 bagian (Read More)

Isi Tugas :

1. Definisi Pembanguna Ekonomi menurut : GBHN, Ekonom Luar Neger, Ekonom Indonesia.
2. Tujuan Pembangunan Ekonomi Jangka : Pendek, Menengah dan Panjang.
3. Latar Belakang Pembangunan Ekonomi
4. Sasaran Pembangunan Ekonomi
5. Faktor Pendukung Pembangunan Ekonomi
6. Faktor Penghambat Pembangunan Ekonomi
7. Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan Ekonomi
8. Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
9. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi
10. Definisi Pertumbuhan Ekonomi
11. Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pertumbuhan Ekonomi
12. Perbedaan Pembangunan Ekonomi Dengan Pertumbuhan Ekonomi
13. Persamaan Pembangunan Ekonomi Dengan Pertumbuhan Ekonomi
14. Cara Menghitung Pertumbuhan Ekonomi
15. Deskripsi Hasil Pembangunan Ekonomi Yang Dicapai Oleh Indonesia Selama Periode : Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi Masa (Presiden Habibi, Presiden Abdurrachman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono).
16. Harapan dan Saran Anda !!!!!

Pembangunan ekonomi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional^[1]. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.

Faktor

Sumber daya alam yang dimiliki mempengaruhi pembangunan ekonomi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Tujuan Pembangunan Ekonomi

Teori ekonomi konvensional setidaknya memperkenalkan dua hal fundamental berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Pertama memperbaiki tingkat pendapatan riil individu dan yang kedua, menegakkan keadilan distribusi pendapatan. Dua tujuan tersebut menjadi fokus pembicaraan di kalangan penulis muslim. Namun sebagian mereka menambahkan tujuan lain yang menjadi karakteristik masyarakat muslim. Quhaf misalnya, mengatakan tujuan pembangunan ekonomi untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera secara material. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang memiliki karakteristik islami harus dapat meningkatkan komitmen umat Islam terhadap agamanya. Al-Rubi mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya, tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agama mereka. Sedangkan menurut Yusuf, tujuan pembangunan ekonomi harus dapat merubah masyarakat dari keadaan yang tidak diridai Allah menjadi keadaan yang diridai-Nya.

Diantara tujuan pembangunan ekonomi yang sering disebutkan dalam karya-karya kontemporer adalah untuk memenuhi kebutuhan secara memadai (al-had al-kifayah) bagi setiap masyarakat muslim. Asas yang mendasari ide al-had al-kifayah dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Abu Ubaid, As-Sarakhsi dan Al-Mawardi, dan kadang-kadang makna al-had al-kifayah tersebut secara inplisit terdapat dalam beberapa hadist Nabi tentang zakat. Al-Fanjari boleh dikatakan seorang penulis yang paling banyak menghubungkan konsep al-had al-kifayah dengan pembangunan ekonomi. Namun sebagian besar penulis melihat perlu membedakan antara haddul al-kifayah dangan haddu al-kafaf karena Islam mewajibkan kita untuk memenuhi tingkat kebutuhan haddul al-kifayah. Berbeda dengan sistem ekonomi lain yang hanya memenuhi tingkat kebutuhan haddu al-kafaf.

Sementara pengertian al-had al-kifayah sebagai target pembangunan ekonomi masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan al-had al-kifayah adalah memerangi kemiskinan. Tetapi ada pula yang mengartikan al-had al-kifayah meliputi semua kebutuhan "hidup sejahtera" termasuk perhiasan wanita, buku-buku dan kebutuhan perkawinan bagi pemuda muslim ….dst, atau menurut Mansur meliputi berbagai sarana pembinaan dan pendidikan "mukmin yang berkualitas"(almu'min alqawi). Namun beberapa penulis menolak konsep al-had al-kifayah dan al-had al-kafaf. Mereka menegaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk merealisasikan kesejahteraan yang maksimal bagi setiap anggota masyarakat. Walaupun demikian analisis mereka tentang tujuan pembangunan ekonomi bagi masyarakat muslim terdorong oleh niat untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan.

Secara umum dapat difahami bahwa menegakkan keadilan dalam distribusi pendapatan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara ideal dan fungsional dan meningkatkan kapasitas produksi dan sumber daya manusia sejalan dengan Islam. Quhaf menambahkan perlunya menselaraskan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Sedangkan Naqwa mengingatkan perlunya mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi.

Khursyid menambahkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk merealisasikan desentralisasi. Sedangkan menurut Siddiqi tujua pembangunan ekonomi untuk mewujudkan keseimbangan dan memperbaiki peradaban. Beberapa penulis mengemukakan bahwa menetapkan batasan kebutuhan dalam kehidupan (al-had) merupakan suplemen dari tujuan pembangunan. Sedangkan pokok dari tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah merealisasikan independensi ekonomi bagi masyarakat muslim.

Sebagian penulis mendiskusikan kemungkinan terjadinya kerancuan antara tujuan yang berkaitan dengan realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal dengan distribusi pendapatan yang adil. Menurut Naqwa: "Islam tidak dapat menerima kalau keadilan dalam distribusi pendapatan tidak terwujud, walaupun dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi sangat tinggi." Kalaulah, kata Naqwa hanya ada dua pilihan yaitu menegakkan keadilan distribusi dan merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang bagus maka lebih baik kita memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif kurang dengan keadilan distribusi yang merata.

Adapun Mansur menafikan adanya pertentangan antara keadilan distribusi dengan tingkat pertumbuhan. Hal ini menurutnya lebih bersifat ilusi karena sampai saat ini jarang sekali hasil studi yang membuktikan validitas pendapat tersebut.

Tolok Ukur Pertumbuhan Ekonomi

Sistem ekonomi pada umumnya memfokuskan tingkat pendapatan riil individu sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pada era modern terdapat indikator-indikator lain seperti keadilan dalam distribusi pendapatan, keberhasilan dalam mengatasi pengangguran atau membuka lapangan kerja dan lain-lain.

Terdapat kecenderungan para penulis untuk menolak tingkat pendapatan riil individu sebagai satu-satunya alat ukur pertumbuhan ekonomi.
Menurut Khursyid "adalah keharusan bagi kita untuk meninggalkan semua model pertumbuhan global yang memfokuskan perhatiannya pada realisasi tingkat pendapatan rata-rata secara maksimal sebagai satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Al-`Audhi menambahkan "Sesungguhnya pembangunan ekonomi yang dimaksudkan secara Islami lebih luas dari pada sekadar meningkatkan pendapatan rata-rata bagi setiap individu. Adapun Dunya menolak pendapatan rata-rata individu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi lain yang dinamainya al-miqyas al-Islami (alat ukur pertumbuhan ekonomi Islam). Alat ukur ini adalah kondisi riil masing-masing individu dalam masyarakat yang tercermin dalam pelayanan dan barang yang mungkin dapat diperoleh oleh mereka.

Adapun `Affar menawarkan alat ukur lain yang lebih sederhana dan bersifat kualitatif yaitu sejauh mana komitmen seseorang dengan Islam sebagai aqidah dan syari'ah. Dalam hal ini mungkin dengan menggunakan indikator-indikator tertentu misalnya sejauh mana komitmen umat Islam untuk mengambil pokok ajaran agama dan prinsip-prinsip undang-undangnya dalam sistem negara dan sejauh mana upaya mereka untuk mendirikan lembaga-lembaga Islam, menyebarkan da'wah, menyediakan masjid-masjid dan sarana-sarana yang lain. Akan tetapi sebagian penulis menolak alat ukur apa pun yang bertujuan untuk membandingkan masyarakat muslim dengan non muslim. Menurut Yasri: "Adalah tidak benar bagi masyarakat Islam apabila mereka sungguh-sungguh memajukan ekonomi untuk menyibukkan dirinya membandingkan tingkat kemajuan ekonomi mereka dengan masyarakat non muslim, karena masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda". Ketertinggalan negara-negara Islam, lanjut Yasri merupakan bagian dari peringatan dan pendidikan Tuhan (at-ta'dib al-ilahi). Hal ini disebabkan oleh kejauhan mereka dari jalan yang benar. Akan tetapi Yasri sendiri tidak memberikan alat ukur tertentu untuk membandingkan tingkat kemajuan masyarakat muslim itu sendiri.